Selasa, 29 Maret 2022
Selasa, 22 Maret 2022
POKJA PKP KOTA BENGKULU, INTENS KENDALIKAN PEMANFAATAN KAWASAN KOTA TUO
Best Practice
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kota Tuo telah selesai dilakukan pada November 2021 lalu. Saat seremoni serah terima kegiatan dari konsultan pelaksana kepada BPPW PUPR Provinsi Bengkulu, dari BPPW PUPR kepada Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu memberikan amanah kepada KPP untuk melakukan aktivitas pemeliharaan dan pemanfaatan.
Amanah ini bertujuan agar kondisi infrastruktur tetap terpelihara, dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama, sekaligus dapat memberikan impact terutama potensi meningkatnya pendapatan masyarakat lokal dan juga pendapatan daerah.
Namun pada prosesnya, sangat banyak proses dan dinamika yang harus dilalui agar pengelolaan kawasan berjalan optimal.
“Semangat masyarakat dalam menerima hasil pembangunan harus diimbangi dengan kecakapan masyarakat itu sendiri dalam mengorganisasikan lembaga, memanajemen “apa dan siapa melakukan apa”, dan mengendalikan apa yang sudah direncanakan untuk kemudian dievaluasi.” Demikian pernah dinyatakan Firman Romzi didampingi oleh I Made Ardana pada diskusi kegiatan pasca konstruksi, 7 Oktober 2021 lalu di Kantor Bapelitbang Kota Bengkulu.
.Mengingat pentingnya pengorganisasian lembaga dan pengendalian terhadap hasil pemanfaatan infrastruktur kawasan di lokasi terbangun, terutama ketika serah terima kegiatan dilakukan maka Pokja PKP Kota Bengkulu melakukan pembagian tugas kepada pihak-pihak sesuai bidang dan ranah tugasnya.
Pada prosesnya, Tim Korkot memfasilitasi penyusunan draft Anggaran Dasar KPP dan Aturan Bersama pengelolaan, sementara Dinas Perkim dan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu bersama bagian Hukum Pemda Kota Bengkulu menyusun draft SK penetapan lembaga yang mengelola Kawasan Kota Tuo.
KPP sendiri terdiri dari berbagai unsur masyarakat dengan melibatkan Pokja PKP dan beberapa OPD Pemda Kota Bengkulu didalamnya. Ini bertujuan agar seluruh pihak bisa mengetahui dan memonitor proses dan progres kegiatan pemanfaatan di kawasan.
Namun untuk menyatukan pemahaman masing-masing unit di KPP membutuhkan waktu dan kesabaran. Karena didalamnya adalah berbagai elemen masyarakat dengan beragam pola pikir dan perilaku.
Pokja PKP bersama unsur-unsur OPD baik yang masuk dalam struktur besar KPP Kawasan Kota Tuo maupun yang melakuan pemantauan dari luar kelompok secara intens mengawal aktivitas pemanfaatan dan pemeliharaan yang dilakukan KPP.
Beberapa hal yang menjadi sorotan Pokja PKP adalah bagaimana KPP mengoperasikan infrastruktur dan sarana yang tersedia, bagaimana memastikan sarana pendukung yang belum ada dapat tersedia seperti air bersih, jaringan wifi, dan tempat sampah, bagaimana KPP mengelola perparkiran, dan bagaimana mengorganisasi pedagang yang mulai muncul di berbagai titik.
“Salah satu yang harus dikawal dengan ketat adalah pengorganisasian pedagang yang muncul dimana-mana, dan mengendalikan pengunjung agar mematuhi aturan-aturan. Karena itu kami mengarahkan KPP untuk menyediakan rambu-rambu dan tanda-tanda di berbagai spot. Termasuk juga memfasilitasi berbagai pihak untuk berpartisipasi melakukan kolaborasi misalnya penyediaan tempat sampah dan mobilisasi pengangkutan sampah.” Demikian kata Afriyenita, salah seorang Kabid di Dinas Perkim yang juga anggota Pokja PKP dan Forum PKP Kota Bengkulu.
Hingga saat ini, pengunjung di Kawasan Kota Tuo semakin meningkat jumlahnya dan frekuensi kunjungannya. Hal inilah yang menjadi salah satu bahan perhatian mengapa Pokja PKP terkesan ngotot dan rewel menegur sekaligus mengarahkan dan memberikan solusi kepada KPP.
“Intensitas kunjungan ke Kawasan Kota Tuo semakin meningkat dari hari ke hari, sehingga bila tidak dari awal didiskusikan antisipasi-antisipasi dan aturan-aturannya bisa-bisa Kawasan Kota Tuo berubah menjadi kawasan kumuh baru. Padahal kita (seharusnya) sudah keluar dari status kumuh. Pokja PKP sangat serius membimbingi dan memfasilitasi KPP menyelesaikan berbagai persoalan. Pada perjalanannya, sekarang kami enjoy dengan rewel-rewelnya Pokja PKP, karena kalau tidak direweli kami bakalan lupa” kata Muryadi dan Revi, Wakil Ketua I dan II KPP mengenai aktivitas di Kawasan Kota Tuo dan peran Pokja PKP Kota Bengkulu.
Hingga saat ini berbagai instansi dan lembaga peduli, termasuk organisasi kemasyarakatn nimbrung mensukseskan pengembangan Kawasan Kota Tuo sebagai destinasi wisata baru yang asri dan ramah lingkungan. Misalnya dari komunitas mahasiswa STAIN dan beberapa ormas di Kota Bengkulu melakukan penanaman tanaman di sekitara kawasan, juga membawa bak sampah untuk ditempatkan di berbagai titik di dalam dan sekitar kawasan. Ini adalah salah satu peran dan kontribusi Pokja PKP melakukan sosialisasi dan dorongan kepada semua pihak untuk berpartisipasi aktif. Termasuk pula mendorong PDAM Kota Bengkulu menyiapkan sarana air bersih, mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menyediakan bak sampah/kontainer beserta pengangkutan sampah, mendorong Dinas Perhubungan memfasilitasi pengelolaan parkir, serta mendorong media untuk melakukan liputan.
Jumat, 05 Maret 2021
Pengumumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Fasilitator Program KOTAKU 2021
kotaku TerkiniBerikut ini daftar daftar peserta rekrutmen KOTAKU 2021 yang lulus seleksi Administrasi. Bagi peserta yang lulus administrasi diwajibkan melakukan registrasi pada aplikasi e-learning KOTAKU (http:kotaku.pu.go.id/u/elearning) paling lambat tanggal 6. Maret 2021. Test Online akan dilakukan pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 07:00 - 10:00 WIB
Jumat, 04 September 2020
Sukses Ekonomi Bergulir Kerja Keras “ JEMPUT BOLA”
Best PracticeKegiatan pinjaman bergulir di BKM Sepakat, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, pengelolaannya bisa dibilang sukses, ditandai dengan tingkat repayment rate yang selalu mencapai kisaran 75%-100%. Peranan penting dalam suksesnya program dana bergulir tersebut adalah partisipasi masyarakat, disiplin dalam menegakkan sistem dan prosedur, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun semua itu tidak datang dengan sendirinya. Banyak upaya yang dilakukan oleh multipihak, antara lain:
1. Pendampingan oleh faskel secara terus-menerus, sehingga terjadi efektivitas dan kematangan sosialisasi dari BKM/UPK kepada KSM, alur pengajuan proposal sampai pencairan dana ke KSM dipahami oleh semua pihak termasuk aturan main perguliran.
Pendampingan oleh Faskel KOTAKU |
2. Penyadaran tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan di masyarakat berdampak pada perubahan paradigma dan perilaku produktif dalam mengelola ekonomi keluarga.
3. Verifikasi KSM dilakukan secara transparan oleh UPK, sampai dengan pengambilan keputusan layak atau tidak layaknya KSM diberi pinjaman. Verifikasi dilakukan tidak hanya melihat syarat-syarat administrasi, termasuk lainnya;
a. Memeriksa dan melakukan studi kelayakan pinjaman. BKM dan UPK melakukan verifikasi dengan mendatangi langsung masyarakat guna melihat usaha/potensi yang dijalankan, sekaligus menguatkan sosialisasi tentang mekanisme pengembalian pinjaman, memberikan petunjuk-petunjuk tentang mengelola dana pinjaman.
b. Melakukan cek dan ricek tentang keberadaan si peminjam. BKM dan UPK melakukan cek/ricek (pemeriksaan) kartu penduduk domisili si peminjam, apakah benar sesuai pengajuan serta apakah benar si peminjam tidak mempunyai masalah dengan lembaga kredit ataupun koperasi lainnya.
c. Melakukan pendekatan secara personal. BKM dan UPK selalu melakukan kunjungan terhadap KSM yang belum mengerti dan memahami ketentuan pinjaman.
Dalam setiap pencairan dana pinjaman, selalu diadakan pertemuan antara BKM, UPK dengan KSM dengan agenda sosialisasi “aturan main” dalam pinjaman bergulir, akad kredit, hak dan kewajiban peminjam; dilanjutkan pertanyaan kepada KSM apakah sanggup dengan kesepakatan-kesepakatan, terutama dalam siap tidaknya untuk tanggung-renteng. Jika tidak, mereka dipersilakan mengundurkan diri. Terakhir, membuat komitmen bersama antara BKM, UPK dan KSM guna menyukseskan kegiatan ini.
Keberadaan Ibu Gustiana (38 tahun) sebagai manajer UPK juga merupakan salah satu faktor suksesnya pengelolaan dana bergulir. Wanita bersosok tegas ini dihormati masyarakat. Ia selalu selalu penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tak jarang ia menegur KSM yang terlambat membayar, bahkan “jemput bola” terhadap KSM yang ditengarai berpotensi masalah karena sudah jatuh tempo. Ibu Gusti berpandangan, keterlambatan membayar angsuran ibarat penyakit yang selalu menyebar bagai virus. “Kalau ada KSM yang macet akan cepat menyebar ke KSM lain, oleh karena itu sebelum menular ke orang lain, penyakit tidak disiplin membayar angsuran ini harus disembuhkan terlebih dahulu dengan tindakan pengobatan, yakni ditegur dan dijemput,” tegas dia.
Penyerahan Dana ke Anggota KSM |
Narasumber : Gustiana UPK BKM SEPAKAT
Penulis : Fasilitator Sosial TF 06
Demokrasi Pemilu BKM di Kelurahan Gunung Ayu
Best PracticeProses pemilihan ulang LKM Sepakat Kelurahan Gunung Ayu |